Gubernur Kalsel Terima Penghargaan dari Ombudsman RI

Banjarmasin, 01/8 (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menerima penghargaan dari Ombudsman RI sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam pencegahan maladministrasi dan pembangunan pelayanan publik di tingkat desa.

Sekretaris Daerah Kalsel M Syarifuddin mengungkapkan, penghargaan ini merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi maladministrasi dalam pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya di Banjarmasin, Jumat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Ini menunjukkan bahwa upaya kita dalam menciptakan desa yang bebas dari maladministrasi dan memberikan pelayanan publik yang prima telah diakui. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh desa di Kalsel,” ujar Farid.

Penghargaan ini diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman kepada Sekretaris Daerah M. Syarifuddin mewakili Gubernur dalam acara Pencanangan Desa Awang Bangkal sebagai Desa Anti-Maladministrasi.

Acara ini tidak hanya menjadi momen penyerahan penghargaan, tetapi juga diwarnai dengan penandatanganan maklumat bersama antara Ombudsman RI dan Pemprov Kalsel.

Penandatanganan maklumat dan penghargaan Ombudsman RI yang diraih ini merupakan pertama kali di Indonesia. Ini bukti komitmen Kalsel dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat Banua khususnya di desa

Dengan langkah ini, diharapkan Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dan bebas dari maladministrasi.

“Penghargaan ini juga mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Pemprov Kalsel dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” terangnya. (ANTARA/Imam Hanafi)