Pemkab Bogor Skemakan Sistem Keuangan Desa yang Transparan dan Efisien

Kabupaten Bogor, 15/10 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat memperkuat sistem keuangan desa agar lebih transparan, efisien, dan bebas penyimpangan dalam pengelolaan dana publik tingkat desa.

Asisten Administrasi Pemkab Bogor, Ade Jaya Munadi, mengatakan penguatan sistem keuangan desa dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan keuangan desa tidak cukup sekadar tertib administrasi, tapi harus menunjukkan hasil yang konkret di masyarakat,” kata Ade di Cibinong, Selasa.

Ia menjelaskan, Pemkab Bogor kini menata ulang mekanisme pelaporan dan pengawasan keuangan desa berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memudahkan pengawasan dan mempercepat pelaporan secara digital.

Dengan 416 desa dan 19 kelurahan di 40 kecamatan, Pemkab Bogor berupaya memastikan pembangunan desa berjalan merata, efisien, dan terukur berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.

“Melalui sistem ini, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan bisa dipantau publik. Ini juga bentuk pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan,” ujar Ade.

Ia menambahkan, Kabupaten Bogor mencatat peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan 206 desa mandiri dan 208 desa maju. Selain itu, pemerintah tengah mendorong aktivasi 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum aktif.

“Desa yang mandiri secara ekonomi akan menjadi pilar penting pembangunan daerah,” katanya.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) II BPKP Jawa Barat, Marsudi, menyampaikan pengawasan dana desa kini diarahkan berbasis risiko agar penyimpangan dapat dicegah sejak perencanaan.

“Dana desa harus diawasi dengan pendekatan sistemik agar penggunaannya efisien, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan ketimpangan,” ujar Marsudi.

Ia menilai efisiensi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama keuangan publik yang sehat. “Desa yang akuntabel akan mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya menambahkan.

Kolaborasi Pemkab Bogor dan BPKP diharapkan dapat melahirkan sistem keuangan desa yang tertib, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)