Dana Desa jadi Sumber Dominan Dukungan Industri Tenun di NTT
Jakarta, 14/7 (ANTARA) - Dana Desa memegang peranan dominan dalam mendukung industri kerajinan tenun di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kurnia menjelaskan desa di NTT sangat bergantung terhadap Dana Transfer, terutama Dana Desa dari APBN dengan porsi 66,2 persen atau senilai Rp2,7 triliun.
“Dari sisi pendapatan, Dana Desa berkontribusi sekitar 66 persen, menjadi sumber terbesar dalam pendapatan desa,” kata Kurnia dalam media briefing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dikutip di Jakarta, Senin.
Khusus mengenai tenun, pagu Dana Desa untuk industri ini pada APBDes Tahun Anggaran (TA) 2025 di provinsi NTT mencapai Rp5,74 miliar, setara 98,58 persen dari total kebutuhan anggaran.
Sebagai catatan, sumber dana APBDes untuk tenun selain Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa sebesar Rp29,82 juta (0,5 persen), pendapatan lain-lain Rp41,72 juta (0,7 persen), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp11,39 juta (0,2 persen).
Secara spesifik, anggaran dana desa yang disalurkan langsung untuk industri tenun yaitu sebesar Rp269,13 juta atau 4,7 persen dari total anggaran. Dana itu diarahkan untuk pengelolaan usaha jasa dan industri kecil kain tenun/sentra tenun ikat.
Adapun secara umum, pagu Dana Desa untuk kegiatan terkait tenun didominasi oleh pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi sebesar 34,4 persen atau Rp1,97 miliar.
Kemudian, untuk pengembangan industri kecil tingkat desa sebesar Rp1,65 miliar (28,7 persen) dan pembentukan, pelatihan, serta pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif sebesar Rp700 juta (12,2 persen).
Anggaran Dana Desa juga digunakan untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan perempuan sebesar 7,7 persen atau Rp443 juta.
Meski begitu, Kurnia mengatakan desa juga memiliki diskresi untuk menggunakan anggaran sesuai dengan program prioritas desa.
“Dana Desa konsisten terus digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah, dengan tingkat realisasi hampir 100 persen. Namun, pemerintah tetap membuka ruang untuk desa menggunakan Dana Desa sesuai dengan potensi keunggulan di desanya,” tutur dia.
Oleh Imamatul Silfia
